postphx – Pada Selasa malam, 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer melalui siaran televisi nasional. Dalam pidatonya, Yoon menuduh oposisi mengendalikan parlemen, bersimpati dengan Korea Utara, dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara. Ia menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara dan untuk menghilangkan unsur-unsur anti-negara.
Pengumuman darurat militer ini langsung menuai reaksi keras dari parlemen yang dikuasai oposisi. Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di parlemen, segera menggelar voting darurat tengah malam untuk menolak darurat militer. Dengan suara bulat, 190 dari 300 anggota parlemen menyetujui pencabutan darurat militer.
Masyarakat Korea Selatan juga bereaksi keras terhadap pengumuman tersebut slot kamboja. Ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen, meneriakkan slogan-slogan seperti “Tolak darurat militer” dan “Hancurkan kediktatoran”. Aksi protes ini diwarnai dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan yang mengerahkan ribuan tentara dan polisi antihuru-hara.
Setelah menghadapi penolakan besar dari parlemen dan masyarakat, Presiden Yoon Suk Yeol terpaksa mencabut darurat militer hanya beberapa jam setelah diumumkan. Pada Kamis pagi, 4 Desember 2024, Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer dan menarik pasukan militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer.
Pengumuman dan pencabutan darurat militer ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol. Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon telah menghadapi berbagai skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan keluarganya, termasuk tuduhan suap terhadap Ibu Negara dan dugaan manipulasi saham. Popularitasnya juga menurun drastis hingga sekitar 17%.
Langkah darurat militer ini dianggap sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik yang besar. Banyak pihak, termasuk oposisi dan masyarakat internasional, mengkritik tindakan Yoon sebagai ilegal dan inkonstitusional. Amerika Serikat, sekutu utama Korea Selatan, juga menyatakan kekhawatirannya atas langkah tersebut.
Setelah pencabutan darurat militer, desakan agar Yoon mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan semakin kencang. Partai Demokrat, oposisi utama, memimpin gerakan ini dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Situasi politik di Korea Selatan kini semakin tidak menentu, dengan potensi krisis politik yang lebih besar di depan mata.
Pengumuman dan pencabutan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol telah mengguncang stabilitas politik Korea Selatan. Langkah ini tidak hanya menuai protes besar-besaran dari masyarakat dan parlemen, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran internasional. Dengan berbagai kontroversi yang melibatkan Yoon, masa depan kepemimpinannya di Korea Selatan kini berada di ujung tanduk.